Antara Politik Ideal dan Politik Riil

Ppmiriyadh.com – Tanya jawab mengenai “Non Muslim di Pentas Politik” bersama Dr Syamsuddin Arif;

1. Bagaimana sikap umat Islam terhadap kepala daerah yang memimpin mereka tetapi non-Muslim. Mereka tidak memilih calon itu umpamanya, tetapi calon itu yang menang karena dipilih mayoritas warga? Atau karena orang/calon itu dikenal kapabel sementara calon lain –meski Muslim– tetapi elektabilitasnya kecil?

Jawab: Di sini ada dua persoalan sebenarnya. Pertama, persoalan legitimasi atau keabsahan jabatan yang diperoleh itu. Dan kedua, persoalan sikap kita. Jawaban untuk persoalan pertama tentunya akan berlapis. Pada lapis perpolitikan berbasis demokrasi di Indonesia, masalah legitimasi ini ditentukan atas dasar ‘kemenangan’ dalam arti ‘meraih suara terbanyak’ tanpa melihat kualitas para pemilih (voters) secara ketat. Prinsip ‘akidah’nya adalah vox populi vox dei, suara rakyat itu suara Tuhan, maka siapapun yang dipilih oleh masyarakat itu dianggap merupakan kehendak Tuhan. Jadi pada tataran ini, umat Islam terpaksa harus manut dan menerima apa yang sering diistilahkan dengan ‘tirani mayoritas’ ini. Apa boleh buat? Because they play the game, they just follow the rules.

2. Jika demikian adanya, dan calon tadi jadi memerintah umat Islam, lantas sikap kita sebagai muslim seperti apa? Menolak tetapi tetap berada di wilayah itu dan hidupnya (pekerjaan, tempat tinggal, penghidupan) juga disitu? –Jakarta dan Solo atau Pontianak sebagai contoh.

Jawab: Pada tataran kedua, sikap umat Islam sebaiknya menerima bahwa pemimpin mereka ‘de facto’ adalah si fulan, meskipun ‘de jure’ menolaknya. Ini yang diajarkan oleh para ulama kita sejak dulu. Contohnya ketika negeri-negeri Islam diserang oleh gerombolan tentara Mongol yang (waktu itu) masih sangat biadab dan kafir. Sikap yang dianjurkan adalah untuk sementara waktu menerima penguasa non-Muslim itu jika menolak atau melawan justru akan merugikan. Jadi, bersikap mengalah untuk menghindari bencana yang lebih parah (rūʿiya aʿẓamuhumā ḍararan bi’rtikābi akhaffihimā). Sebenarnya situasi yang sama dialami oleh orang-orang tua kita dahulu ketika orang-orang Portugis, Belanda, Inggris dan Jepang datang ke Indonesia. Mereka itu kan kemudian bikin pemerintahan sendiri, padahal di Indonesia waktu itu sudah ada pemerintahnya di hampir setiap wilayah –yaitu kesultanan mulai dari Aceh hingga Ternate. Lalu apa yang dilakukan oleh umat Islam waktu itu? Mereka menerima Belanda yang non-Muslim sebagai pemerintah yang baru, tetapi juga mereka tidak pasif sehingga lahirlah para pahlawan nasional kita seperti Teuku Umar, Imam Bonjol, Fatahillah, Syekh Yusuf Makassari, Pangeran Diponegoro, Sultan Hasanuddin dan banyak lagi hingga Bung Karno dan Bung Hatta yang tidak pernah berhenti berpikir dan berjihad untuk merebut ‘wilāyah’ dari tangan penjajah asing non-Muslim dan mengembalikannya ke tangan umat Islam.

3. Sistem pemerintahan kita ini Republik, bukan berdasar agama meski bukan juga sekuler. Penerapan dalil atau hujjah beberapa ulama yang anda sampaikan tadi seberapa efektif bagi umat Islam Indonesia? Bersikap secara tepat –hemat saya– sangat penting sebagai pegangan. Karena seperti anda nyatakan, pilkada bukan hanya urusan politik tapi juga agama.

Jawab: Saya setuju bahwa kita mesti realistis. Tetapi kita juga dilarang berputus asa. Maka kita perlu senantiasa bekerja, berkoordinasi, menyusun strategi bagaimana supaya republik tercinta yang didirikan oleh para pejuang Muslim ini bisa menjadi rumah yang aman dan nyaman (baldatun ṭayyibatun wa rabbun ghafūr) bagi seluruh penghuninya yang mayoritas beragama Islam maupun bagi yang beragama lain. Adapun dalil-dalil tersebut tetap dan masih akan terus demikian sampai akhir zaman. Tinggal bagaimana kita, apakah mau menerapkan atau mengabaikannya.

Syukron. Wassalam.

You May Also Like

Leave a Reply

%d bloggers like this: